Tembawang: The Dayak Forest That Calls Our Souls Back to Earth

Pajak made in Indonesia

Di alun-alun yang panas, lautan manusia bergerak seperti gelombang yang menggulung Kota Pati. Puluhan ribu warga yang marah memaki Bupati Sudewo, gara-gara ia menaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Sejumlah orang bahkan melemparkan sendal, dan botol air mineral ke kader partai Gerindra tersebut. Peristiwa 13 Agustus 2025 itu dicatat Wikipedia sebagai demonstrasi terbesar dalam sejarah kabupaten itu.

Di tengah kerumunan, turut berdemonstrasi sebut saja namanya Pak Joko, petani kecil dari desa pinggiran, yang tangannya gemetar saat melempar sandal buruknya ke pejabat tersebut. Bukan karena dendam pribadi, tapi karena gara-gara manusia itu mimpi sederhananya: menyekolahkan anaknya tanpa hutang kini kandas.

"Ini bukan pajak, ini memalak!" teriaknya sambil mengelap air mata. Suaranya segera hilang dalam hiruk-pikuk, cermin luka kolektif rakyat yang merasa wewenang negara justru menjadi celurit yang dikalungkan penguasa ke leher mereka setiap saat. Seperti burung elang Jawa yang patah sayapnya, Pak Joko dan rakyat berusaha melakukan perlawanan. Jika pemerintah terus bersikap semena-mena, maka percikan api di Pati ini juga akan membakar kota-kota lain di Indonesia. Tak terbayangkan kalau 286 juta rakyat Indonesia mengamuk seperti peristiwa People Power Filipina tahun 1986.

Dalam catatan buku sejarah, pejabat Indonesia bukanlah yang pertama kali memalak, eh maksud saya menaikan pajak rakyatnya. Sekitar 3300 SM silam pajak sudah diberlakukan di wilayah Mesopotamia. Di Mesir Kuno tercatat sekitar 3000 SM, Firaun Dinasti Pertama menarik pajak "heqat" untuk hasil panen untuk membangun piramida yang menyebabkan banyak rakyatnya mati kelaparan. Jadi pajak adalah cara paling purba yang digunakan penguasa dalam mengumpul kekayaan atas nama negara.

Jadi ratapan Pak Joko di Pati juga adalah sengsara rakyat Mesir 5000 tahun yang silam. Tak jauh beda antara yang diderita Pak Joko dengan yang dirasakan oleh nenek moyangnya saat zaman kolonial Belanda. Tahun 1602-16-19 VOC bahkan sudah mulai menerapkan pajak di negeri jajahannya. Tahun 1811-1816 secara formal Landrente (pajak tanah) diberlakukan oleh Raffles. Akibatnya Pangeran Diponegoro marah dan memberontak (1825-1830).

Pasca-kemerdekaan, warisan ini berlanjut melalui UU Pajak Penghasilan 1944. Makin hari jumlah  yang diminta negara makin naik. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang naik ke 12% pada 2025, memukul keras kelas bawah (Indonesia’s 2025 VAT Rate Increase, 2024). Tapi nyatanya dari penelitian World Bank diketahui kalau pengeluaran pemerintah dari pajak tak signifikan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Ini berarti pemerintah tidak bijak memberlanjakan duit rakyat Rp1.355,07 triliun (2024) tersebut.

Kondisi inilah yang membuat dada Pak Joko dan jutaan rakyat Indonesia kini sesak. Sementara angka pengangguran Indonesia tahun 2025 hampir tembus 5%—tertinggi di ASEAN. Biaya kesehatan naik 15-20%, sementara pendidikan swasta bengkak menjadi 10-12%, memaksa orang tua seperti Pak Joko memilih antara makan atau sekolah anak.

Ohya disosmed sering ada yang berkata, Pajak yang lo bayar itu udah jadi Tol! Tapi mengapa tarif Tol Indonesia yang jaraknya pendek-pendek pun harganya jauh lebih mahal dibanding tarif tol Malaysia yang panjang, lebar-lebar dan lebih bagus dari tol di Indonesia? Orang seperti Pak Joko yang cuma mampu beli sepeda motor bekas, mana mungkin bisa menikmatinya. Untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari aja Pak Joko dan 23,85 juta penduduk Indonesia nyaris mencret. Karena itu betapa perih hatinya ketika melihat anaknya melengkung di pojok rumah kontrakan mereka yang busuk, sementara di televisi pengumuman kenaikan harga barang dan pajak berkelebat bagai celurit yang mengincar urat lehernya. Sementara nun jauh disana, negara-negara eropa seperti Swiss menunjukkan jalan lain: dengan transparansi tinggi melalui sistem pajak progresif dan akuntabilitas digital, di mana 90% pajak dikembalikan dalam bentuk layanan publik berkualitas, mengurangi ketimpangan tanpa mencekik rakyat (Top low-tax countries in 2025: A complete guide for expats, 2025). Di Singapura, pajak dikelola dengan efisien dan transparan mengalir untuk kesejahteraan, bukan ke kantong elite.

Seperti wayang yang berulang memainkan lakon lama di bawah kendali dalang yang setengah mabok, aku bertanya-tanya:  mengapa setelah lebih dari 5000 tahun perilaku raja-raja lalim zaman baheula—yang dengan enteng memalak rakyatnya atas nama negara—masih dipertahankan? Padahal lebih banyak hasil pajak yang dikorupsi daripada kembali ke pada rakyat. Mengapa para pemimpin kita, yang kononnya beragama, berakal dan smart tak menemukan cara mendanai pembangunan negeri ini dengan cara yang lebih kreatif dan beradab? Mosok jauh-jauh belajar ke universitas terbaik di dunia, eh saat pulang dan jadi pejabat cuma copy paste dan modifikasi dikit cara-cara culas yang diterapkan penjajah, yaitu memalak—ups, maksudnya memajaki—rakyat?

Daftar Pustaka

·       ASEAN Focus: Indonesia & Malaysia (2025). OCBC. Available at: https://www.ocbc.com/iwov-resources/sg/ocbc/gbc/pdf/Regional%2520Focus/ASEAN/ASEAN%2520Focus.pdf [Accessed 23 August 2025].

·       Best Tax Haven Countries in 2025 (2025). Nomad Capitalist. Available at: https://nomadcapitalist.com/global-citizen/best-tax-haven-countries/ [Accessed 23 August 2025].

·       Governance and Taxation in Colonial Indonesia, 1870-1940 (t.t.). [Details not specified in original].

·       Indonesia to Raise Tax Rate on Crypto Transactions (2025). [Details not specified in original].

·       Indonesia's Unemployment Rate Remains Highest in ASEAN in 2025 (2025). Tempo.co. Available at: https://en.tempo.co/read/2040095/indonesias-unemployment-rate-remains-highest-in-asean-in-2025 [Accessed 23 August 2025].

·       Indonesia’s 2025 VAT Rate Increase (2024). [Details not specified in original].

·       People-First Housing: A Roadmap from Homes to Jobs to Prosperity (2025). World Bank. Available at: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/4974bce760a3ede15db82630d57c86a8-0070012025/original/IEP-JUNE-2025-FULL-REPORT.pdf [Accessed 23 August 2025].

·       Revisiting the Impact of Government Spending & Taxes on Poverty and Inequality in Indonesia (t.t.). World Bank.

·       Stressed About Taxes? Blame the Ancient Egyptians (2024). [Details not specified in original].

·       Suara.com (2025). Dilempar Sandal di Demo Rakyatnya, Bupati Pati Tolak Mundur: Saya Mohon Maaf. Available at: https://www.suara.com/news/2025/08/13/144440/dilempar-sandal-di-demo-rakyatnya-bupati-pati-tolak-mundur-saya-mohon-maaf [Accessed 23 August 2025].

·       Tax Revenue and Income Inequality in Indonesia: A Provincial Level (t.t.). [Details not specified in original].

·       Top low-tax countries in 2025: A complete guide for expats (2025). Taxes for Expats. Available at: https://www.taxesforexpats.com/articles/immigration/low-tax-countries.html [Accessed 23 August 2025].